indoPetroNews.com – Pemilu Legislatif, 9 April lalu, walaupun belum resmi diumumkan, setidaknya telah memastikan 3 partai politik bakal mengusung 3 kandidat calon presiden (capres) lewat koalisi; PDIP, Golkar dan Gerindra. Tiga partai ini akan berebut mencari mitra koalisi, sekaligus menemukan pasangan calon wakil presiden (cawapres) dari partai-partai yang perolehan suaranya berada di posisi tengah dan bawah. Dari beberapa capres yang muncul, mata masyarakat tertuju pada dua nama yang menguat akhir-akhir ini, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Dua nama yang menguat itu, setidaknya melalui beberapa hasil survey, bukan hanya karena ambisi dan dukungan partainya, tetapi juga soal isu yang menyoal hubungan keduanya dengan Amerika Serikat. Jokowi dianggap figur yang mendapat "restu" AS, sementara Prabowo dinilai sebagai figur yang dianggap "ditentang" dan "tak direstui" AS. Bahkan munculnya Prabowo sering ditakutkan, bakal meniru gaya Hugo Chavez, mantan Presiden Venezuela, yang melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing di negaranya. Kendatipun dalam sebuah kesempatan, mantan Danjen Kopassus ini sempat mengklarifikasi bahwa konsep “nasionalisasi” berbeda dengan pemihakan terhadap kepentingan nasional. Pemihakan kepada kepentingan nasional yang lebih besar itulah gagasan yang akan diusung dirinya jika diberi kesempatan menerima amanat rakyat, katanya.
Menurut Prima Mulyasari Agustini, Direktur Eksekutif CESRI (Center for Energy and Strategic Resources Indonesia), “jika menilik kepentingan energi nasional, dimana 86% penguasaaan sumber-sumber energi, khususnya migas ada pada pihak asing, dan mayoritas merupakan perusahaan Amerika dan sekutunya, maka tentu presiden yang didukung adalah yang bisa memenuhi kepentingannya, agar mereka bisa tetap leluasa “mengamankan” sumber daya energi, yang selama ini sudah berhasil dieksploitasi. Mereka (asing) akan berusaha sedemikian rupa mengamankan sumber-sumber ekonominya di sini,” katanya dalam perbincangan dengan indoPetroNews.com, Sabtu (12/4).
Di sini lah pentingnya, sambung Prima, kita perlu presiden yang komit mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan asing atau sekelompok orang tertentu bahkan kepentingan pribadinya. “Karena boleh jadi mitra koalisi yang terbentuk juga akan mengarah kepada pengelompokan pihak-pihak yang memang selama ini memiliki bisnis di sektor energi (migas). Mandegnya penyelesaian UU Migas No.22/2001, yang seharusnya sudah dirampungkan oleh DPR periode ini, terus diulur hingga pergantian DPR baru. Upaya “mengulur” UU Migas itu sangat berkait dengan perputaran uang di bisnis ini yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah setahun. Apakah ini tidak disadari oleh sejumlah parpol yang akan berkoalisi? Tentu saja semua mereka aware (sadar),” jelas Prima.
Cita-cita Indonesia untuk mandiri energi, lanjut Dia, memiliki ketahanan energi nasional yang baik, dan memiliki kedaulatan energi, sulit diwujudkan jika memiliki presiden yang tidak memiliki wawasan nusantara (geopolitik) dan geostrategi yang baik. Sebab, jika menilik konflik dan imperialisme di dunia, semua berawal dan bermuara ke migas. “Imperialisme yang sekarang terjadi di berbagai belahan dunia, selalu mengikuti aliran migas ini. Bukan tidak mungkin pola itu juga akan terbentuk lewat koalisi di jalur pemerintahan,” sambung Dia lagi.
“Indonesia masih memiliki kekayaan migas dan tambang yang menarik bagi pihak asing. Betapapun dilansir media jumlahnya semakin berkurang, tetapi minat penguasaan asing untuk mengeruk sumber daya migas dan tambang kita sangatlah besar. Renegosiasi kontrak kerap dilakukan pihak asing untuk dapat terus menerus memperpanjang kontrak kerjasamanya di negeri ini. Mau sampai kapan kita dalam imperialisme di bidang energi?”, tuturnya.
Indonesia, menurut ahli komunikasi dan kebijakan energi ini, perlu presiden yang tak hanya memiliki visi energi, tapi mau berbuat dan bertindak untuk mengamankan energi dari tangan-tangan asing. Sejarah dunia mencatat, Iran yang lebih memilih perang untuk mempertahankan sumber-sumber minyaknya. Lihatlah bagaimana imperialisme energi dilakukan. Asing lebih memilih ekspansi dan penguasaaan sumber-sumber minyak di luar negaranya, dan menghemat ekspolitasi di negaranya sendiri. Mereka sudah mempersiapkan ketersediaan energi di masa depan. Sedangkan kita, justru dikeruk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan merelakan devisa kita untuk impor BBM. Strategi yang tak memiliki pemahaman mumpuni mengenai kelebihan dan kekurangan negeri ini, cenderung mengeskplorasi dan mengekspolitasi kekayaan sumber daya energi fosil sendiri, tanpa memikirkan keberlangsungan hidup generasi selanjutnya. Jika kondisi ini dibiarkan, kita akan mengorbankan beberapa generasi selanjutnya, hingga ditemukan kembali energi fosil.
Jika menilik ke dua capres ini, tutur Prima, Prabowo memiliki background sebagai pemilik usaha energi, baik batubara maupun minyak , sementara Jokowi adalah seorang pengusaha meubeul. Memang akan ada conflict of interest, jika Prabowo yang dianggap tak direstui Amerika menjadi presiden. Sebab, Dia dinilai juga sebagai pemain dalam bisnis tambang, dimana Amerika lewat Freeport masih menguasai konsesi bisnis di bumi Papua yang kaya sumber daya alam itu.
Namun disisi lain, sambung Prima, Prabowo dianggap cukup paham bisnis energi dan dinamikanya. Apalagi kita tahu, Gerindra mengusung isu energi menjadi isu ke dua setelah pangan yang akan diperjuangkan. Bisa jadi, upaya menarik sejumlah asset dan kontrak kerjasama yang dinilai lebih menguntungkan asing akan direnegosiasikan kembali. Dengan mekanisme mendahulukan kepentingan nasional di bidang energi, maka akan mulai tumbuh kepemilikan lokal pada bidang energi. Prabowo yang pernah lama aktif di dinas kemiliteran, tentu memiliki pemahaman geo-politik dan geo-strategic yang cukup baik.
Sementara itu, Jokowi bukanlah capres yang memiliki latar belakang bisnis energi. Bisa jadi pemahamannya soal energi belumlah cukup. Tapi, dari pengalamannya sebagai Gubernur Jakarta, dengan melihat permasalahan yang terjadi pada transportasi dan listrik di Jakarta, dapat menjadi pelajaran dan pengetahuan yang berharga. Kurangnya pemahaman pada bidang energi, bisa jadi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, terutama asing yang memiliki kepentingan yang sangat besar pada sumber-sumber energi di negeri ini. Satu sisi kelebihan lain, karena Jokowi tak pernah terjun dalam bisnis energi, justru akan dapat lebih melihat persoalan energi lebih jernih, tanpa conflict of interest yang terkait dengan bisnisnya.
Kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat capres dalam konsepsi dan pemahaman soal energi, papar Prima, bisa bersinergi dengan cawapres yang akan bersanding nanti sebagai pasangan pemimpin baru negeri ini. “Semoga saja yang menjadi pemimpin Indonesia ke depan, dapat mengusung isu energi menjadi yang terpenting, dan menjadi ruh serta penunjuk jalan bagi pembangunan dan pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutupnya. Kusairi
0 Comments
