Dalam pembahasan itu, menurut Dirjen Migas Edy Hermantoro, ada beberapa persoalan yang hingga kini masih mengundang masalah, yakni soal insentif yang masih belum ditentukan. Bahkan, selain soal insentif, pembagian antara pemerintah dan kontraktor pun masih dalam pembahasan. Meski begitu, kata Edy, hal itu sudah menunjukkan adanya kemajuan.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, saat ditanyai perihal KKS di blok East Natuna oleh awak media di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat (14/4), tidak menggubris pertanyaan itu. "Tunggu, tunggu, tunggu," kata dia sambil langsung masuk ke mobilnya, lalu pergi meninggalkan lokasi.
Menurut Analis Energy Security, Dirgo Purbo, jika gas di blok East Natuna sudah berproduksi, tidak boleh diekspor ke luar negeri. Di matanya, blok tersebut tidak boleh dirancang untuk memenuhi pasokan gas negara lain. "Penuhi dulu pasokan gas dalam negeri," ujar dia pada akhir pekan kemarin.
Untuk diketahui, Blok East Natuna memiliki cadangan gas sampai 57 triliun kaki kubik (TCF). Cadangan yang sudah akan disertifikasi, 29 TCF. Kandungan gas CO2 di sana mencapai 70 persen. Kata Edy, pengembangan blok tersebut memerlukan waktu 10 tahun. "Jika kontraknya pada 2014, ya 10 tahun lagi baru bisa produksi," ujarnya.
Blok yang saat ini dikelola oleh Pertamina bersama dengan mitranya, Esso Natuna Ltd, Total E&P, PT TEP Thailand, digadang-gadang akan membantu Blok Masela untuk memenuhi pasokan gas dalam negeri yang kini tengah kekurangan. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang berpendapat Blok East Natuna di-setting untuk memenuhi pasokan gas di luar negeri. (rmu)
0 Comments
