indoPetroNews.com - Besarnya subsidi BBM yang membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
hanyalah
satu dari sekian banyak persoalan energi
yang dihadapi negeri ini. Persoalan lainnya yang mencuat terkait pembangunan
kilang yang mangkrak, UU Migas yang tak kunjung tuntas, tidak adanya cadangan energi strategis, dan kurangnya cadangan minyak penyangga. Juga persoalan penguasaan asing dalam kegiatan operasi migas di Indonesia yang mencapai
86% dan mengontrol kurang lebih
60% jumlah produksi nasional.
Hal tersebut merupakan
sebagian masalah yang mendapat sorotan
CESRI (Center for Energy and Strategic Resourches Indonesia), sebuah lembaga riset terkait pengelolaan energi dan sumberdaya
strategis. Menurut Direktur Eksekutif
CESRI, Dr Prima Mulyasari Agustini dalam release-nya yang diterima indoPetroNews.com, Selasa (8/4), untuk mengubah kondisi ini tidak bisa hanya bertumpukan kepada pemerintah. Tetapi juga
setiap elemen bangsa terutama para elit politik
dan partai politik (Parpol) yang seharusnya mempunyai visi ke-energi-an,
terutama dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional sebagaimana
yang termaktub pada Pasal 33 UUD 1945.
Setidaknya menjelang
pemilihan umum 2014, momentum tepat
untuk mengetahui visi dan agenda Parpol kontestan pemilu terutama terkait
dengan energi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), seharusnya dapat
tercermin dalam program lima (5) tahun kedepan (Platform partai).
Pertanyaannya, sejauhmana Parpol telah mempunyai visi dan agenda strategis
bidang energi sesuai dengan cita-cita
bangsa?, dan sejauhmana pula Parpol sensitif terhadap isu-isu dan kondisi
aktual terkait dengan persoalan energi dan SDA nasional saat ini?
“Jika menilik dari program Parpol terkait sektor energi beserta janji-janji pada saat
kampanye lalu, masih memprihatinkan, persoalan energi
kurang mendapat sorotan serius dari Parpol,” ujar Prima pada release-nya di
Jakarta (7/4 2014).
Pernyatan
Prima ini merujuk penelitian yang dilakukan oleh CESRIyang
berlangsung pada periode 2 Januari hingga 28 Maret 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Data dalam kajian ini diperoleh dari dokumen partai, wawancara, dan
pengumpulan pemberitaan media massa, baik on line maupun off line selama periode tersebut.
Untuk mengetahui tingkat
kepedulian Parpol terhadap persoalan energi dan SDA, CESRI melakukan
penelusuran terhadap dokumen Parpol menyangkut visi-misi, platform dan agenda
program Parpol. Disamping itu, juga digali pandangan elit Parpol terkait
beberapa isu energi dan SDA kekinian, misalnya menyangkut subsidi BBM,
renegosiasi kontrak, revisi UU Migas dan seterusnya. Ada tidaknya struktur
pengurus parpol terkait dengan energi dan SDA juga menjadi penilaian tersendiri.
"Namun,
sepertinya pemahaman pemimpin dan parpol pada
aspek geopolitik dan geostrategi energi sangatlah
minim, sehingga seolah-olah belum menjadi
agenda mendesak dan kalah dengan isu lainnya,” jelas Prima. Padahal, lanjutnya, energi sangat
terkait erat dengan agenda politik yakni tujuan berbangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Dengan menelusuri platform dan agenda Parpol kontestan
Pemilu 2014 terkait energi dan pengelolaan SDA, CESRI melakukan pengelompokkan
menjadi 4 kelompok, yakni: Pertama,
topik terkait kedaulatan, ketahanan dan kemandirian energi yang sering dimunculkan oleh Partai Keadilan
dan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI). “ Namun sayang, isu ini seolah hanya komoditas politik semata, karena tanpa disertai strategi
dan roadmap untuk mewujudkannya,” ujar Prima kembali. Partai Nasdem sebenarnya
sudah memberikan dua langkah strategis
sebagaimana tertuang pada Buku Putih Restorasi Indonesia (halaman 30-31), namun
ini dipandang belum cukup menjelaskan persoalan dan kebutuhan terkait
kedaulatan dan kemandirian energi nasional.
Kedua, topik terkait perlunya dikembangkan energi baru dan
terbarukan, cukup laris menjadi “jualan” hampir semua kontestan. Diantaranya,
Nasdem, PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP dan Hanura. Misalnya, PKB yang hendak
mendorong optimalisasi pemanfaatan
energi angin, air dan sinar matahari. Golkar melalui energi air, panas
bumi, solar bahkan nuklir berbasis potensi wilayah masing-masing. Sementara
Gerindra, hendak mendorong penggunaan gas dan panas bumi serta bioethanol.
Bahkan partai besutan Prabowo Subianto ini merancang program pembukaan lahan 2
juta hektar untuk memproduksi bioethanol ini. Sedangkan PPP, hendak mendorong
pemanfaatan energi dari gelombang air laut dan sawit. Sementara PBB juga tidak
mau kalah, partai ini mendorong penggunaan listrik hidro power dengan sejumlah
alasan.
“Topik mengenai energi baru dan terbarukan, selalu
menjadi jualan setidaknya 2-3 Pemilu yang lalu, tetapi Parpol tidak
menyampaikan evaluasinya mengapa program ini seolah jalan ditempat dan instrumen kebijakan apa yang dibutuhkan untuk
mempercepat pemanfaatan energi ini, ini yang saya kira urgent ditengah beban
subsidi BBM yang semakin membengkak dan menjadi beban APBN,” lanjut Prima.
Ketiga, topik mengenai pembenahan tata kelola energi termasuk
migas disuarakan oleh beberapa Parpol, diantaranya Nasdem,
PKB, PKS, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, dan Hanura. Misalnya, Nasdem, PKB, Gerindra, PAN, PPP dan PBB yang menyuarakan renegosiasi kontrak.
Bahkan PKB mewacanakan nasionalisasi aset-aset asing bidang energi . Sedangkan
PKS lebih mendorong kiprah NOC (Natuional Oil Company) lebih maksimal dalam
pengelolaan energi dan migas nasional. Sementara PDIP, mendorong pelibatan
pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber energi dan migas nasional.
“ Banyak wacana yang sifatnya jargon dan memberi
harapan-harapan belaka, tanpa menghitung resiko dan dampak lebih lanjut jika
hal tersebut diimplementasikan. Hal ini seolah menunjukkan penguasaan masalah
para elit Parpol terhadap isu ini belumlah komprehensif,” analisa Prima.
Keempat, topik berkenaan dengan BBM (Bahan Bakar Minyak). Dalam hal ini, ada 2 hal, yakni:
kebijakan konversi BBM
ke
gas yang diusung Nasdem, PKB, PDIP, Gerindra,
serta Demokrat, dan masa depan subsidi BBM yang diusung Nasdem, PDIP,PAN, PKPI, dan Hanura. Terkait dengan keberadaan subsidi, hanya satu partai
yakni Golkar yang secara tegas menyatakan tidak perlu adanya subsidi ini.
Sedangkan Parpol lainnya setuju adanya subsidi meskipun harus dilakukan
pengurangan secara bertahap (kecuali PKS), dan dialokasikan untuk pengembangan
energi baru dan terbarukan, penyediaan infrastruktur , program ekonomi
kerakyatan yang padat karya dan seterusnya.
“Kami mencermati, beberapa parpol tidak konsisten dengan keputusan
politiknya, misalnya ada yang menolak kenaikan harga BBM pada 2013 lalu,
sekarang ternyata mendukung. Jadi sepertinya baru sebatas retorika politik dan masih dinamis ,” kata Prima.
Hal lain,
Prima menyoroti beberapa Parpol yang tidak memasukan secara tersendiri bidang
energi dan SDA kedalam struktur Partai. Hal ini setidaknya menunjukkan tingkat
keseriusan parpol terkait pembangunan
energi dan pengelolaan SDA
nasional. Prima juga menyayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku institusi
resmi tidak mengumpulkan visi misi
dan program-program energi
dan SDA dari Parpol peserta pemilu seperti pada pemilu
2009 lalu. “Ini salah satu faktor yang membuat parpol tak punya visi, konsep dan agenda yang jelas, bagaimana persoalan-persoalan energi akan
diselesaikan,” jelasnya kembali.
Hal ini juga bisa terlihat
pada pemberitaan di media, umumnya konten yang disampaikan politisi berupa
opini pribadi, sehingga cukup sulit dikatakan sebagai representasi pandangan partai secara resmi. Sehingga tidak
jarang, antar politisi berbeda pandangan meskipun berasal dari Parpol yang
sama. Ataupun adanya ketidakkonsitenan
antar agenda pada parpol tertentu, sebut saja PKS yang mengusung
kedaulatan energi, sementara pada sisi
lain menolak
harga keekonomian BBM.
“Sepertinya Parpol gagal
memaknai esensi dari energi sebagai bagian
yang harus diperjuangkan dalam politik. Energi memang masih dianggap isu
yang tak penting dan mendesak,
padahal kedudukannya sama penting dengan isu pangan dan ketahanan nasional,” pungkas Prima. Ksr/Brm
0 Comments
