Menurutnya, pemerintah dan konsorsium yang dipimpin PT Pertamina saat ini masih melakukan pembahasan mengenai insentif fiskal yang akan diberikan untuk blok tersebut, namun mengenai perincian insentif itu belum dapat diinformasikan dahulu, termasuk mengenai bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor.
Kendati begitu, ungkap Edy, pemerintah berharap pengembangan Blok East Natuna dapat segera dilakukan, untuk menggantikan blok migas lainnya yang produksi gasnya diperkirakan akan menurun mulai 2018.
Menurutnya, pemerintah memang memiliki strategi mengandalkan Blok Masela yang akan produksi sekitar 2018, tetapi pemerintah tetap menganggap penting Blok Natuna dapat dikembangkan secepatnya demi ketahanan energi nasional.
Menurutnya, pengembangan Blok Natuna akan memakan waktu sekitar 10 tahun, sebelum bisa berproduksi. “Artinya apabila kontrak ditandatangani pada 2014, maka blok tersebut akan berproduksi pada 2024,” ujarnya. Lamanya waktu pengembangan ini disebabkan Blok Natuna memiliki kandungan gas CO2 sebesar 71%. Padahal, cadangan potensial Blok Natuna diperkirakan sebesar 57 triliun kaki kubik (TCF) dan siap disertifikasi sebesar 29 TCF.
Adapun pengelolaan Blok East Natuna dilakukan oleh PT Pertamina bersama mitra kerjanya yaitu Esso Natuna Ltd, Total E&P serta PT TEP Thailand.(*/ris)


