Pemerintah Jokowi-JK Diminta Bubarkan SKK Migas

indoPetroNews.com - Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus menjadi sorotan. Kali ini, Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy yang angkat bicara. Noorsy mengatakan, pemerintah Jokowi-JK mesti membubarkan SKK Migas. "SKK Migas tidak memiliki entitas lembaga yang kuat dan mengikat sesuai aturan," ungkap Noorsy kepada wartawan di Jakarta, (11/9).

Apabila nantinya SKK Migas dibubarkan, ujar Noorsy, dirinya menggagas agar fungsi dari SKK Migas tidak dikembalikan ke Pertamina melainkan dengan cara membuat perusahaan BUMN terbaru.
"Tiru Tiongkok yang memiliki tiga perusahaan yang mengelola minyak negara. Jadi saya menggagas kita buat saja perusahaan minyak baru, tapi khusus di bidang investasi dan ekspor impor," terangnya.

Ia mengakui, BUMN investasi di sektor migas termasuk ekspor impor yang bisa menjual minyak secara langsung. "Dan bersifat terbuka, jadi setiap tahunnya dibuat buku laporan secara terbuka," ungkapnya.

Ia mengatakan, dalam upaya menihilkan para mafia migas, maka merupakan langkah yang kurang tepat bila fungsi SKK Migas dialihkan ke Pertamina mengingat di tubuh Pertamina sendiri dikhawatirkan terdapat jaringan-jaringan para mafia.

Menurutnya, dibubarkannya BP Migas kemudian diganti dengan SKK Migas itu sama saja. Pasalnya, minat membubarkan SKK Migas hanyalah salah satu cara, minat yang sebenarnya terjadi adalah minat membongkar UU No 22 tahun 2001 agar bersikap sesuai dengan konstitusi. Ia menilai, SKK migas itu melanggar konstitusi dan tidak memiliki dasar UU-nya.(*/ris)