indoPetroNews.com - Pemerintah mendorong produksi crude plam oil (CPO) diserap kebutuhan dalam negeri. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mencetuskan program baru, Program B10 yakni meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati dalam solar wajib 10% atau mandatori B10 (biodiesel 10%). Dengan demikian seluruh penggunaan solar di dalam negeri wajib dicampur bahan bakar nabati (BBN) 10% dari CPO.
Dadan Kusdiana, selaku Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyatakan, pada tahun ini penyerapan biodiesel ditargetkan mencapai 4 juta kilo liter (KL). "Target tersebut lebih tinggi dibandingkan 2013 yang terserap sebanyak 1,07 juta KL," ungkap Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin, (21/4)
Ia menambahkan, sampai kuartal I di 2014 realisasi biodiesel yang terserap mencapai 350.000 KL. Menurutnya, hal itu sudah bisa menghemat devisa negara sebesar US$ 237 juta.
Sementara itu, Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana mengatakan, program B10 bukan merupakan kebijakan dadakan akibat kampanye negatif dari banyak negara terhadap CPO Indonesia. Menurutnya, program tersebut sudah ada sebelumnya, saat ini persentase BBN ditingkatkan menjadi 10%.
"Bahkan akan terus ditingkatkan hingga 20%. Kita targetkan penghematan devisa dari program B10 mencapai US$ 4 miliar," harapnya. Ia menambahkan, devisa akan didapat sebab impor solar dapat dikurangi 10%.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi dan Energi, Darmawan Prasodjo menilai, saat ini sudah diperlukan lembaga khusus yang memegang atau mengintervensi penyediaan biodiesel. Ia mengatakan, penyediaan itu tidak hanya pada biodiesel, namun juga untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya.
Menurutnya, CPO terpangruh dengan harga global, sehingga ada cost yang siap ditanggung produsen CPO. Apabila, lanjutnya, dipegang Pertamina otomatis hitung-hitungannya tidak boleh rugi.
Dengan begitu, Darmawan menilai, bukan hal ideal jika BUMN seperti Pertamina mendapat tugas untuk penyediaan biodiesel bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Soalnya, BUMN terikat kewajiban untuk setor dividen ke APBN, sehingga otomatis program mandotori akan tak maksimal.(*/ris)
Home »
Pemerintah Wajibkan Solar Dicampur BBN 10%
,
Targetkan Hemat US$ 4 Miliar
» Targetkan Hemat US$ 4 Miliar, Pemerintah Wajibkan Solar Dicampur BBN 10%


