"Volume BBM subsidi 48 juta kiloliter (KL) tahun ini bisa jebol, bila tidak ada larangan untuk mobil murah mengonsumsi BBM subsidi," ungkap Chatib di sela-sela diskusi "Menyongsosong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/4).
Dengan begitu, ia mengaku, sangat konsen untuk terus mempertanyakan kepada Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat terkait BBM subsidinya. Chatib mengaku telah menyurati Menperin untuk mengeluarkan aturan larangan mobil murah memakai BBM subsidi.
Menurutnya, bila tidak ada aturan tegas, maka impor BBM bakal terus naik. Sehingga, transaksi berjalan bakal terancam defisit seperti tahun lalu.
Ia mengatakan, jumlah impor BBM itu harus diturunkan, sehingga konsumsi BBM bersubsidi itu perlu terus ditekan. Terlebih, lanjutnya, penjualan mobil murah terus meningkat. "Penjualan terus meningkat, sebab harga yang ditawarkan membuat masyarakat menarik untuk membelinya," terangnya.
Kendati begitu, diakui Chatib, memang ada tambahan penerimaan pajak dari LCGC. Sebab, penerimaan perusahaan LCGC akan meningkat dan membuat setoran pajaknya juga ikut naik. "Dan yang paling penting itu, BBM bersubsidinya bagaimana," ujar Chatib kembali menyindir MS Hidayat.(*/ris)


