Bayu juga menegaskan bahwa biodisel sawit mengurangi impor. “Sawit juga membuat keterkaitan sektor energi dan ekonomi yang lebih besar, bahkan dari fosil fuel yang dihasilkan oleh Indonesia,” tandas Bayu, sembari mengimbuhkan dana yang tersedia untuk biodisel hingga Agustus ini sebesar Rp 6,1 triliun.
Biodisel ini, lanjut Bayu, kemudian dibeli oleh Pertamina sesuai dengan harga crude oil dan dijual dengan harga keekonomian biodiesel. “Selisihnya dibayar oleh dana kelapa sawit. Besarnya subsidi yang dibayar dana kelapa sawit naik dua kali lipat menjadi 6,061,” terangnya.
Lebih jauh Bayu mengungkapkan bahwa diperlukan mekanisme bahwa Program B20 untuk energi tetap bisa berjalan. “Dana sawit yang sekarang masih tersedia. Dan diperkirakan masih memadai sampai akhir 2016 hingga bulan-bulan pertama 2017,” katanya. Namun tentunya, ungkap Bayu, bila tidak melakukan sesuatu, jika dana itu tak terpakai, maka terjadi resiko. Oleh karena itu, harap Bayu, program dana sawit ini harus berjalan secara berkesinambungan.
Saat ini ada 7 skenario kebijakan bidoesel, yang diusulkan oleh BPDP Kelapa Sawit, yaitu: Pertama, penyesuaian Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesell. Kedua, proses standarisasi periode HIP biodiesel dan solar. Ketiga, penyesuaian terhadap volume mandatori biodiesel (tidak prioritas). Keempat, penyesuaian volume mandatori biodiesel.
Kelima, pembagian biaya keberlanjutan yang harus ditanggung konsumen. Keenam, pembagian biaya keberlanjutan yang harus ditanggung APBN. Ketujuh, harmonisasi pungutan. Ketujuh skenario tersebut masih diperdalam, dengan melihat dinamika harga sawit dan crude oil serta APBN. “Sampai saat ini belum diputuskan sama sekali, nanti akan diputuskan oleh Komite BPDP, yakni Kemenko Perekonomian. (Sofyan)


