Presiden FSPPB Eko Wahyu Laksmono menuturkan, usai memberikan keputusan resmi, pemerintah juga perlu memastikan perusahaan pelat merah itu dapat menyusun program kerja masa transisi (2015-2017) yang komprehensif dan realistis sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan produksi migas Blok Mahakam.
"Itu dalam rangka pendukung terbentuknya Kedaulatan Energi Nasional," ujar dia di Jakarta, Rabu (18/3).
Ia menuturkan, Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki wewenang untuk mengelola sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi Indonesia, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai UUD RI Tahun 1945 Pasal 33.
"Sejak 57 tahun yang lalu, Pertamina telah membuktikan eksistensi dan dedikasinya dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari upaya menjaga Kedaulatan Energi Nasional," jelas dia.
Di samping itu, keberhasilan Pertamina dalam mengelola dan meningkatkan produksi blok migas yang dimilikinya termasuk blok Off-shore North West Java (ONWJ) dan West Madura Off-shore (WMO) yang diambil alih dari pihak asing adalah sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk mengelola blok migas manapun di Indonesia termasuk Blok Mahakam.
Pekerja Pertamina yang tergabung dalam FSPPB berpendapat setiap wilayah kerja migas yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing maka saat habis jangka waktu kontraknya sudah seharusnya dikembalikan sepenuhnya pengelolaannya kepada BUMN sebagaimana juga berlaku umum di negara-negara penghasil migas dunia.
Blok Mahakam adalah sebuah lapangan minyak dan gas bumi yang terletak di lepas pantai Kalimantan Timur dengan produksi gas mencapai 30% produksi Nasional dan pada saat pertama kali ditemukan memiliki cadangan terbukti sekitar 1,4 milyar barrel minyak dan 26 trilyun cubic feet (TCF) gas.Ehs
0 Comments
