Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, menyatakan, salah satu bentuk korupsi yang banyak terjadi di sektor migas adalah praktik suap yang dilakukan para pengusaha untuk memperoleh izin di suatu daerah. "Dana suap ini mengalir mulai dari tingkat bupati, gubernur, hingga jajaran anggota legislatif tingkat kabupaten dan provinsi," ungkap Samad, saat berbicara pada seminar nasional “Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum dan Politik” di Universitas Muhammadiyah Magelang, (5/4).
Berdasar pengakuan sejumlah pengusaha, ungkap Samad, biaya untuk suap tersebut bisa lebih besar dari besaran royalti yang semestinya untuk negara. Ia memaparkan, total pendapatan dari sektor pertambangan dan migas dalam setahun bisa mencapai sekitar Rp 15 triliun. Hanya saja sekitar 50 persen dari dana itu yang seharusnya dibayarkan untuk negara, namun justru lebih banyak masuk ke kantong-kantong pribadi pejabat daerah.
Menurutnya, besarnya biaya untuk suap membuat para pengusaha malas membayar biaya-biaya lain, padahal merupakan kewajiban pengusaha kepada negara.
Selain itu, ungkapnya, sektor lain yang banyak terjadi kebocoran adalah pajak. Dana dari sektor pajak yang menyumbang 70 persen pendapatan negara ini banyak diselewengkan pejabatnya sendiri. Selama tahun 2013 KPK berhasil mencegah terjadinya korupsi dan menyelamatkan uang negara Rp 2.284 triliun.
Samad menyatakan, korupsi yang sistematik menjadi masalah yang harus dihadapi yang menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Untuk itu, KPK menawarkan kepada yang akan menjadi presiden untuk bersama-sama mengatasi korupsi.(*/ris)
0 Comments
