Eka Sari Lorena, selaku Ketua DPP Organda menyatakan, program konversi merupakan pekerjaan untuk menekan penggunaan BBM bersubsidi.
"Program itu merupakan program yang harus didukung semua pihak," terang Eka kepada wartawan di jakarta, (19/4).
Hanya saja, lanjutnya, konversi bahan bakar di Indonesia masih belum cukup matang. Sehingga, apa saja yang dilakukan pemerintah. Ia menjelaskan, untuk mengisi BBG selalu sulit. "Katanya dalam tiga tahun mau dibangun per area, tapi buktinya mana," ujarnya mempertanyakan.
Menurutnya, saat ini infrastruktur dan regulasi mengenai BBG masih belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.
Ia berharap, pemerintah bisa semakin serius menciptakan infrastuktur dan regulasi dalam konversi BBM ke BBG ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengakui, ketidaksanggupan pemerintah menyediakan infrastruktur gas dan stasion pengisian bahan bakar gas (SPBG) melalui anggaran negara, lantaran biaya investasinya yang lumayan besar.
"Meskipun dalam konteks menjalankan program konversi BBM ke BBG," ungkap Susilo kepada wartawan. Ia menambahkan, ada sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun pemerintah, namun tidak mungkin bisa nambah. "Karena itu, kita butuh investor atau sektor swasta turut berpartisipasi," katanya.
Ia pun berharap kepada sektor swasta dan juga Himpunan Wiraswasta dan Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk dapat merealisasikan sarana dan prasarana SPBG.
Dengan adanya penambahan SPBG yang dibangun Hiswana Migas, lanjutnya, diharapkan konversi BBM ke BBG bisa cepat berjalan.(*/ris)
0 Comments
